HomeRegional

Warga Desa Padasuka Merasa Tercekik dengan Adanya Urunan Desa

Warga Desa Padasuka Merasa Tercekik dengan Adanya Urunan Desa

kamarang.com - Adanya urunan desa (Urdes) yang diterapkan oleh Kepala Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, mendapat reaksi penol

Pesan Wagub Uu Untuk Warga Jawa Barat
Kado indah di Hari Bhakti Adhyaksa dari FRDB Kota Banjar
Pemkot Tasik ikut Berduka atas Meninggalnya Hj Reni Suprihatin Istri dari H Iwan Saputra

kamarang.com – Adanya urunan desa (Urdes) yang diterapkan oleh Kepala Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, mendapat reaksi penolakan dari warga desa.

Warga merasa keberatan dengan adanya Urdes tersebut, apalagi di masa Pandemi seperti sekarang ini. Ditambah lagi biaya urunan tersebut kini ada kenaikan, dari sebelumnya 5 ribu rupiah kini menjadi 13 ribu rupiah.

Dede, tokoh masyarakat Desa Padasuka mengatakan, Urdes dengan dibarengkan penagihannya dengan PBB, dirasa sangat mencekik, apalagi sama PBB juga ada kenaikan.

“Itu Urdes pertahun kang. Udah mah PBB naik, Urdes juga ikut naik. Kan sekarang mah aparat desa udah di gaji di tambah carik tambah lagi Urdes. Itu sudah melebihi gaji lurah,” kesal Dede.

Dede melanjutkan, Urdes tersebut tidak sesuai dengan aturan dan tidak ada Perdesnya. “Jadi intinya saya pribadi selaku masyarakat desa Padasuka ingin Urdes tersebut dihapus, karena masyarakat sangat keberatan dengan adanya penarikan Urdes,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dede mengatakan, hasil dari Urdes tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Yang jelas, masyarakat sangat tercekik,” ujarnya.

Adapun Muhammad Sarip, Kepala Desa Padasuka, membenarkan adanya Urunan Desa tersebut. Namun ia berdalih sudah sesuai dengan Perdes.

Adapun hasil dari Urdes tersebut, terang dia, digunakan buat keperluan sosial. Namun dalam teknisnya, urdes yang ditargetkan tidak terbayar semua.

“Misal target urdes 20 juta paling 5 juta atau 10 juta, belum tentu semua masyarakat membayar,” ungkapnya saat di temui di kantornya, selasa (02/03/21).

Adapun terkait protes dari warga, ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPD, apa nantinya akan dihilangkan atau gimana.

“Salnya itu jadi kecemburuan masyrakat, jadi fitnah, sebetulnya urdes wajib tapi tidak di paksa untuk membayar urdes ini. kalau disini urdes itu ada perdesnya pak,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, urdes itu sejak dari dulu berjalannya dan setiap desa, khususnya di Kecamatan Sukarame diberlakukan juga urdes tersebut.

“Yang saya tau, setiap desa itu ada urdes. Jikapun ada keluhan terkiat urdes dari masyrakat, saya sebgai kepala desa seharusnya masyarakat datang ke kantor desa, kita bicara baik-baik,” tambahnya.

Adanya keluhan, lanjut dia, khusus tahun sekarang karena mungkin pajak naik dan dalam situasi lagi pandemi.

“Tapi kenapa keberatannya baru sekarang engga dari dulu-dulu,” pungkasnya. ***

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: