banner 728x250

Unjuk Rasa Gempita di Gelar Terkait Carut Marut Program Desa

aksi unjuk rasa di depan kantor kecaatan cigalontang
banner 468x60

kamarang.com | Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tanjungkarang (GEMPITA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/5/22). Gempita mengkeritisi terkait kinerja pemerintah desa (Pemdes) Tanjungkarang yang carut marut.

Mereka meminta Pemdes Tanjungkarang agar melakukan transaparansi anggaran yang diterima pemdes Tanjungkarang seperti anggaran pembangunan dan bansos. Mereka juga menduga adanya pungli di pemerintahan desa.

banner 325x300

Korlap aksi Gempita, Iwan mengatakan aksi unjuk rasa ke Kecamatan Cigalontang ini menuntut pihak Kecamatan untuk mengevaluasi segala program pembangunan yang ada di Desa Tanjungkarang.

“Pihak kecamatan telah melakukan monitoriing, namun selama ini tidak ada hasil apa-apa. Masih banyak pembangunan – pembangunan di Desa Tanjungkarang sendiri yang sampai saat ini masih mangkrak dan masih belum terselesaikan,” ucap Iwan kepada wartawan.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, adanya masalah bansos yang tidak tepat sasaran. Iwan mengatakan, ada perangkat desa yang mendapatkan bantuan tersebut.

“Padahal masih banyak masyarakat yang layak dan belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Selain itu, Iwan juga mengungkapkan, banyaknya pungutan liar di wilayah Desa Tanjungkarang. Ia mencontohkan adanya pengambilan tiket yang tanpa dasar hukum atas obyek wisata Bukit Kacapi sebagai penghasil PADes.

Ia mengungkapkan, ada perdes retribusi tentang pengambilan retribusi dari masyarakat dan perdes itu menurutnya, harus dibuat antara Pemerintah Desa dengan BPD itu sendiri.

“Sebenarnya saya sebagai BPD tidak pernah membuat hal itu dan itu juga diduga menjadi suatu perbuatan pungli, memang itu tidak berdasar. karena yang namanya pungli tentang perdes retribusi harus ada evaluasi dari Bupati sebelum menjadi sah di sebuah perdes dan itu juga tidak perlu terjadi,” tegasnya.

Kemudian, Iwan menerangkan terkait carut marut Memgenai program PTSL. Iwan mengungkapkan banyak masyarakat yang mempeetanyakan kejelasan masyarakatbyang harus membayar PTSL sebesar 350.000 rupiah.

Empat Tuntutan Gempita

Pertama, Evaluasi kembali perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa Tanjungkarang dan kembalikan sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat.

Kedua, Verifikasi ulang data penerima Bansos supaya tepat sasaran secara partisipatif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, hentikan pungutan-pungutan yang dilakukan tanpa dasar aturan Pungli.

Dan keempat, lakukan evaluasi dan monitoring dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan bisa dipertanggung jawabkan.

Adapun Zalkaf Drasma, S.IP, Camat Cigalontang merespon baik aksi tersebut. Ia mengatakan semua pihak harus betul betul melakukan kontrol sosial terkait pembangunan yang ada di wilayahnya.

Lebih lanjut, Zalkaf menilai, bahwa anggaran dari Pusat, Provinsi atau APBD Kabupaten itu harus betul-betul terkontrol dan terawasi dan harus transparan. Terlebih, dari sisi masukan-masukan itu sangat luar biasa terkait dengan kepedulian terhadap Pembangunan Desa Tanjungkarang.

“Ini penting, saya merespon banget terkait masalah 4 poin yang tersampaikan. Kami juga menyoroti dan menyikapi terkait pelaksanaan BLT DD ini. Dan kami segera bertindak cepat terkait BLT DD ini. Jangan sampai ada asumsi dari beberapa desa yang padahal sudah jelas dari sisi aturanya adalah Blt DD itu harus diberikan secara tunai,” ujarnya. (***)

portal berita : https://www.kamarang.com/

facebook : https://web.facebook.com/kamarangcom/

banner 325x300
banner 120x600

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: