HomeRegional

Rehabilitasi DI Cikunten II Sisakan Polemik di Masyarakat

Rehabilitasi DI Cikunten II Sisakan Polemik di Masyarakat

kamarang.com - Selain diduga asal jadi dan diduga ada indikasi kerugian negara, proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan DI Cikunten II sepanjang

Berikut Capaian Kerja Dinas PUPR Kota Tasik T.A 2019 dan Harapan untuk 2020
Polres Tasikmalaya Musnahkan Ribuan Botol Miras
Warga Arjasari Geram, Truk Pengangkut Pasir Tanpa Penutup Terpal Masih Lalu Lalang

kamarang.com – Selain diduga asal jadi dan diduga ada indikasi kerugian negara, proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan DI Cikunten II sepanjang 14 KM dan memakan biaya sekitar 22,3 miliar ini, kini menyisakan berbagai masalah di masyarakat, khususnya di Mangkubumi.

Diduga adanya penyempitan dan pendangkalan ruang sungai kini menimbulkan pasokan air ke sawah dan kolam warga sekitar menjadi berkurang.

“Dulu sebelum ada perbaikan ini, biasanya air ke daerah kami tidak kering. Kami terpaksa menutup usaha pemancingan. Sekarang jadi lahan tadah hujan,” ungkap Dede, warga sekitar.

Bahkan baru baru ini ada rembesan terjadi disekitar sungai. Rembesan tersebut terjadi setelah adanya proyek peningkatan irigasi DI Cikunten II. Selain itu banyak juga sumbatan sampah.

“Rembesan sungai dari DI Cikunten II. Ini hasil dari proyek 22 miliar rupiah,” terang Diki, Sekjen LSM SWAP yang intens mengikuti dan memperhatikan proses pengerjaan proyek tersebut dari awal sampai saat ini.

Penyumbatan sampah di DI Cikunten II

Untuk itu, pihaknya berjanji tidak akan berhenti mengusut adanya dugaan kerugian negara dari proyek ini.

“Kami sudah mencoba meminta gambaran pengerjaan proyek ini kepada pihak BBWS terutama PPK-nya, namun permintaan kami sampai saat ini belum ada jawaban pasti,” terang Diki kepada kamarang.com, Jumat (23/04/21).

Padahal lanjut Diki, proses pengerjaan fasilitas umum yang anggarannya diambil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus dikomunikasikan ke publik karena sudah tertera dalam undang undang keterbukaan informasi publik.

“Entah ada apa ini, PPK dalam hal ini Pak Andi ketika kami minta gambaran perencanaan malah berbelit, tidak ada alasan pasti kenapa tidak bisa diberikan gambar perencanaannya, padahal sudah diatur dalam UU 14 tahun 2008,” tambah Diki.

Menurut Diki, dalam pekerjaan ini, diduga banyak pihak yang terlibat baik dari BBWS sendiri maupun dari perusahaan itu sendiri.

“Ini ada dua PPK, yang lama namanya Danceu Rompies dan yang baru Andi. Mereka BBWS umumnya, terutama PPK nya entah kenapa tidak bisa transparan. Padahal ini proyek puluhan miliar dibiayai dari pajak yang masyarakat bayar. Lalu kemana PPK lama dan Konsultan Pengawas,” ujar Diki.

Adapun mengenai gambar perencanaan, Diki merasa aneh, sebab keterangan dari kepala balai berbeda dengan PPK terkait permintaan gambar teknis. Yang sampai saat ini enggan untuk membuka dengan alasan harus ada ijin dari kementrian. “Aneh, gambar yang seharusnya terbuka untuk publik ko harus ada ijin mentri,” terangnya.

Terakhir, Diki menegaskan, pihaknya akan terus mengusut kasus ini sampai tuntas. Bahkan dirinya bersama jajarannya berencana akan mengadakan audiensi terbuka di BBWS Citanduy di Banjar.

“Ini sudah jelas, bukti buktinyapun ada. Tapi pihak BBWS masih saja tertutup. Insyaaloh dalam waktu dekat kami akan lakukan audiensi terbuka di BBWS. Supaya mereka tahu, kami tidak main main,” tegasnya. (***)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d blogger menyukai ini: