kamarang.com, Tasikmalaya – Perihal anggota dewan yang hadir pada audiens terakhir gabungan ormas dan LSM dengan memberikan pelaporan terkait anggaran covid-19 yang diminta oleh para aktivis yang hadir waktu audiens, sekarang jadi bahan gunjingan di semua kalangan apalagi di media sosial.

Pasalnya yang diminta itu adalah tentang rincian anggaran penggunaan covid-19, tapi yang diberikan hanya Peraturan Bupati. Dimana dalam pelaporan yang di berikan itupun hanya tentang perubahan PERBUP dan di akhir ada selembar terkait yg memberikan laporan gelondongan dana yang dikucurkan ke tiap SKPD.

“Jadi seolah olah menurut saya pribadi  pihak gugus tugas melalui anggota dewan yang hadir itu tidak tau menau perihal pelaporan rincian anggaran covid-19. Adapun statemen Sekda waktu lalu yang mengakatakan bahwa yang lebih tahu itu SKPD-SKPD terkait yang sudah diberi kewenangan tentang penggunaan anggaran tersebut,” terang Dadan Jaenudin, Ketua Ormas Brigez Indonesia DPW Kabupaten Tasik yangjuga pendiri MPK (Masyarakat Pemerhati Kebijakan).

Menurutnya, kenapa tidak dari dulu sekda menerangkan bahwa rincian Anggaran itu ada di SKPD yang ditugaskan oleh Ketua Gugus Tugas, bukan membuat statement dan menjawab belum sepenuhnya dirincikan, dikarnakan ada masih banyak program yang dilakukan dan takut terjadi kesalahan di dalam pelaporan anggaran terhadap masyarakat dan legislatif.

“Itu diungkapkan oleh Sekda beberapa kali pada pihak yang audiance dan media. Untuk itu saya sendiri  berasumsi pihak gugus tugas dan Sekda seperti lempar masalah ke SKPD yg disebutkan menerima angaran untuk penanganan covid19 dari Pemda dan kenapa pihak dewan yang hadir tidak teliti dan tidak menekan ke Pemkab dan ketua gugus tugas terkait rincian sepenuhnya tentang penggunaan anggaran covid19 tersebut,” tambah Dadan.

Lebih lanjut Dadan berpikir dan bertanya ada apa dengan Sekda yang seolah olah melempar masalah ke setiap SKPD, kalau masyarakat meminta rincian anggarann covid-19. Sedikitnya, menurutnya, tidak mungkin Sekda dan Ketua Dewan tidak bisa meminta  transparansi rincian anggaran itu. “Dan jangan sampai saya dan rekan berasumsi Sekda dan legislatif, jangan sampai lempar masalah ke stiap SKPD. Ada apa dengan lika-liku rincian anggaran covid19 ini..??,” pungkasnya. (K13)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.