HomePolitik

MA RI Tolak Permohonan Pasangan Nomor Urut 4 dalam Sengketa Pilkada Tasik

MA RI Tolak Permohonan Pasangan Nomor Urut 4 dalam Sengketa Pilkada Tasik

kamarang.com - Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Kamis (28/01/21) yang diketuai Prof. Dr. H. Supandi, SH,M.Hum, MA RI menolak

Ketua DPC PPP Kabupaten Tasik Apresiasi Keterlibatan Generasi Muda dalam Jajaran PH DPP PPP
KPUD Kabupaten Tasikmalaya Butuh Biaya 59,6 Miliar untuk Pilkada 2020
Hasil Hitung Cepat KPU, Pasangan Ade Cecep Unggul 31,7 %

kamarang.com – Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Kamis (28/01/21) yang diketuai Prof. Dr. H. Supandi, SH,
M.Hum, MA RI menolak permohonan pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 4 dalam Pilkada serentak 2020 Kabupaten Tasikmalaya atas nama Dr. Iwan Saputra, SE, M.Si dan Iip Miptahul Paoz (WANI).

Hal tersebut sebagaimana dilansir Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam situs resminya, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb65ee9a9c6932934a313430383233.html,

Selain menolak permohonan pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak termohon, berdasarkan putusan nomor 2 P/PAP/2021, pemohon juga diganjar hukuman membayar biaya perkara sejumlah Rp1 juta rupiah.

Objek sengketa yang diperkarakan pihak pemohon melalui kuasa hukum Giefodi, SH, MH dan kawan-kawan (dkk) adalah terkait adanya berita acara KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang tindak lanjut atas surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020,
tanggal 11 Januari 2021, yang pokoknya menyimpulkan bahwa calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 2, H. Ade
Sugianto,S.IP, tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum dan Teknis, Fahrudin, S.Ag, mengatakan, pihak KPU belum menerima laporan resmi dRIi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait putusan atas permohonan pemohon Iwan Saputra melalui kuasa hukumnya.

“Sampai saat ini, KPU sebagai pihak termohon belum menerima tembusan resmi putusan MA terkait perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya dari pihak pemohon,” kata Fahru.

Yang jelas, lanjut dia, pasca pelaporan pemohon, sesuai petunjuk MA, KPU yang diwakili oleh Ali Nurdin, SH, ST, MH dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, telah menyerahkan seluruh keterangan dan dokumen lainnya terkait keputusan KPU atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.**

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: