kamarang.com, Tasikmalaya – Sudah tiga kali melakukan audiensi dan konfirmasi terkait pemotongan gaji guru honorer dibawah naungan Kemenag Kabupaiten Tasikmalaya, tapi pihak Pajak tidak juga hadir, Aliansi Ormas dan LSM Kabupaten Tasikmalaya berencana membawa kasus ini ke jalur hukum.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan LBH JAWARA, H Nanang Nurjamil usai audiensi ke tigakaliya bersama pihak Kemenag, KPPN dan juga DPRD di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (11/08/2020).

“Sudah tiga kali kami audiensi dan pihak perpajakan tidak juga mau datang. Semua sudah jelas muaranya, kami akan lanjut proses ini ke ranah hukum, kalau tidak ke Kejati ya ke KPK,” terang kang Jamil, sapaan akrab H Nanang Nurjamil kepada media.

Namun tentunya dirinya tidak mau gegabah, dan akan mengkaji serta melengkapi berkasnya supaya nanti ketika pelaporan, datanya sudah lengkap. “Ya kami akan melengkapi berkas berkasnya, kami akan rapihkan, nanti setelah beres baru kita ambil langkah hukum. Karena kami tidak mau datanya sumir dan ngambang,” tambahnya.

Selain itu, Nanang juga menyoroti sikap Kemenag yang melakukan pemotongan pajak gaji guru honorer dengan alasan dapat tegiran dari kantor pajak, padahal sudah jelas pihak KPPN mengatakan, untuk gaji Rp 1.500.000,- tidak dikenai PPH.

“Kemenag sendiri ternyata tidak pernah menghitung bahwa pajak yang dipotong bruto itu adalah bruto yang 4.500.000. Kalau yang 1.500.000,- harusnya tidak dihitung. Itu jumlahnya sekitar 1.800 orang, sehingga kemarin muncul angka 1,8 milyar,” pungkas Nanang. (El-z)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.