kamarang.com – Setelah berlarut larut hampir satu tahun usai ditetapkanya Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman sebagai tersangka oleh KPK, namun belum juga ditahan.

Kemarin, Kamis 22 Oktober 2020, KPK memeriksa dua saksi terkait kasus yang menjerat Budi Budiman tersebut. Kedua saksi tersebut yakni, Kepala Seksi Perencanaan DAK Nonfisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017 Rifa Surya dan ibu rumah tangga Maya Dini Agus Wina.

Hal tersebut seperti dilansir Galamedianews.pikiranrakyat.com, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memproses kasus suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, penyidik KPK memanggil dua orang saksi untuk tersangka BBD dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengurusan DAK Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018,” terang Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menanggapi kesigapan KPK tersebut, Koalisi Ormas LSM Tasikmalaya, yang intens mempertanyakan hal tersebut ke KPK sangat mengapresiasi atas kinerja dari Ombudsman dan KPK yang sudah responsif atas Laporan dari Koalisi Ormas dan LSM.

“Kami sebagai masyarakat hanya meminta kejelasan kepada KPK tentang Kasus yang melibatkan Walikota Tasikmalaya, yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Apresiasi yang setinggi tingginya kepada Ombudsman yang respon cepat atas Laporan Kami, sehingga memberikan surat permintaan Klarifikasi kepada KPK terkait kasus Walikota Tasikmalaya. Hasilnya, KPK sudah memanggil kembali dua saksi atas kasus tersebut,” ucap Ketua Jaringan Nurani Rakyat Uus Firman yang didampingi oleh tiga Ormas LSM lainnya seperti Kang Ais Rais Ketua FPK Publik, Andi Nugraha Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Tasik. Dan Dadan A Sukirman Ketua Lembaga Aliansi Kota Tasikmalaya

Seperti diketahui, KPK pada 26 April 2019 telah mengumumkan Budi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK. Namun sampai saat ini, tersangka Budi belum ditahan oleh KPK.

Tersangka Budi diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dilansir Antara, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.

Sementara tersangka Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (**)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.