banner 728x250

Komisi IV DPRD Pangandaran Minta Disdikpora Segera Panggil Oknum Guru yang Tampar Muridnya

  • Bagikan
banner 468x60

kamarang.com – Viralnya salah satu oknum guru di SMP Negeri 1 Padaherang yang diduga menampar 4 muridnya mendapat tanggapan keras dari Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Wakil ketua Komisi IV Sri Rahayu S.Sos, saat dihubungi awak media, Selasa (11/02/2020), mengutuk keras dan menyesalkan tindakan oknum guru tersebut.

banner 325x300

Politikus dari partai PDI Perjuangan itu, meminta pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran segera memanggil pelaku yakni oknum guru yang merupakan seorang PNS.

“Disdikpora harus segera melakukan pemanggilan kepada pelaku untuk di mintai keterangannya dan di klarifikasi apa yang terjadi di sekolah tentang kabar tindak kekerasan terhadap siswa,” ujar Sri.

Ia melanjutkan, walaupun masalah tersebut sudah diselesaikan antara pihak pelaku dengan para orang tua, akan tetapi pelanggaran tetap pelanggaran jadi harus ada sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Katanya udah diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin karena ketakutan jadi masalah panjang hingga akhir mereka damai, tapi tidak boleh juga berhenti begitu saja paling tidak dia (pelaku)  dipanggil sama dinas,” tambahnya.

Menurutnya, kalau memang ada sanksi aturan ASN seperti itu ya sudah tadi sesuai aja dengan sanksi apa yang ada di aturan itu.

“Jika sudah di klarifikasi dan terbukti si pelaku melanggar, ya sudah jangan disembunyikan atau dilindungi berikan dia sanksi,” ucapnya.

Sri menegaskan, sekarang berjalannya segala sesuatu baik PNS maupun Dewan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi tidak boleh melanggar aturan itu.

“Jika oknum guru AR salah, jadi harus ditindak sesuai aturan itu, karena dalam aturan itu tidak bisa ada maaf begitu terus selesai, walaupun sama orang tua sudah beres tapi pelanggarannya tetap harus tindakan dari dinas,” tegas Sri.

Sri juga meminta pihak dinas menyikapi pengakuan AR yang merupakan seorang PNS mengaku sebagai wartawan disalah satu media online di Ciamis.

“Emang bisa gitu PNS merangkap jadi wartawan? Kalau ada aturan yang melarang berarti dua pelanggaran yang dilakukan si oknum guru tersebut,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,

Disebutkan, “Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS/ASN dan sanksi yang diberikan jika melanggar. (Red)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: