kamarang.com, Tasikmalaya – Ketua Forsil RTRW Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya, menyoroti kisruhnya data warga penerima bantuan, baik dari covid-19, PKH, BPNT dan bantuan lainnya, Senin (11/06/2020).

Menurutnya, hal tersebut akibat pendataan yang dilakukan bukan oleh pihak RT dan RW. Ia melanjutkan, Bansos yang saat ini di gelontorkan oleh pemerintah daerah, propinsi dan pusat adalah data campuran baik yang lama 2011 di gabungkan dengan data data di luar itu.

“Perlu diketahui bahwa yang mendata soal bantuan pemerintah itu ada yang dilakukan oleh kader pos yandu, ada yang dilakukan petugas kelurahan, ada yang dilakukan oleh pendamping PKH dan sama sekali tidak melibatkan RT/RW, maka inilah akibatnya terjadi seperti sekarang ini,” terangnya.

Adapun yang yang harus bertanggung jawab soal kisruhnya data warga yang mendapat bantuan pemerintah tersebut, menurutnya adalah Dinsos.

“Kami dari Foru. Silaturahmi RT/RW sejak awal telah menyampaikan kepada semua pihak baik lewat medsos, lewat pribadi pejabat kemudian secara langsung saya katakan bahwa ini harus hati hati soal bantuan masyarakat,” tambahnya.

Idealnya lanjut Dede, soal pendataan itu dilakukan oleh RTRW yang tahu persis keadaan warganya, yang tau persis kondisi warganya. Karena, dalam pendataan untuk warga yang akan mendapat bantuan pemerintah kebanyakan bahkan hampir 100 % tidak melibatkan RT RW.

“Lihat apa yang terjadi saat ini ?? kacau balau dan dinas sosial harus bertanggungjawab atas kekacauan ini. Hari ini saya katakan RT RW hanya di jadikan tumbal oleh pemerintah kota, atau hanya menjadi Objek Penderita saja,” pungkasnya. (Red)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.