kamarang.com, Tasikmalaya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-ayubi, mendorong agar setiap SKPD yang mendapatkan anggaran Covid-19 untuk memberikan atau mempublikasikan rincian penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya.

Hal itu ia ungkapkan setelah menerima laporan dari Ketua Masyarakat Pemerhati Kebijakan (MPK) yang juga sebagai Ketua Brigez Indonesia DPW Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Jaenudin di ruang kerjanya, Rabu (08/07/2020).

“Pada prinsipnya, legislatif meminta kepada SKPD yang mendapatkan anggaran dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya dalam RKB yang sudah jelas anggarannya agar menjelaskan kepada publik, anggaran yang digunakan untuk apa saja, dan yang belum digunakan untuk apa saja untuk menunjang penanganan, pencegahan dan penanggulangan covid,” terang Asep, kepada kamarang.com.

Menurutnya, jika anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya, diperkuat dengan bukti pembelanjaan dan tepat sasaran, tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. “Sampaikan apa adanya sehingga tidak ada pertanyaan dari masyarakat, dan tidak ada kecurigaan seolah olah anggaran tersebut digunakan tidak semestinya,” tambahnya.

Karena lanjut Asep, anggaran itu sarana transparansi publik, apalagi ini menyangkut wabah. “Ini menjadi pekerjaan diluar kebiasaan kita dalam artian diluar anggaran normal, mestinya keterbukaan ini harus jauh lebih nyata, agar jangan sampai ada kepentingan didalamnya atau digunakan untuk keperluan politik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, MPK terus konsisten mempertanyakan rincian penggunaan anggaran penanganan covid19 di Kabupaten Tasikmalaya kepada SKPD yang sudah didelegasikan untuk menangani covid19 ini, namun bukan jawaban rincian yang didapat malah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) yang belum tentu sama dengan estimasi anggaran. (K13).

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.