HomeEkonomi

Kabar Gembira, Kini Petani Bisa Miliki Hak Lahan Pertanian

Kabar Gembira, Kini Petani Bisa Miliki Hak Lahan Pertanian

kamarang.com – Kabar gembira bagi masyarakat tani Indonesia, Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, akan memb

Eksistensi Payung Geulis Khas Tasikmalaya Terus Melambung
Reza, Dedikasikan Masa Mudanya untuk Pertanian
Pandemi Covid-19 Tak Surutkan Para Petani Sambut Musim Panen

kamarang.com – Kabar gembira bagi masyarakat tani Indonesia, Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, akan memberikan hak guna tanah bagi petani miskin. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Wakil Mentri ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra, S.H. LL.M saat berkunjung ke Tasikmalaya, Rabu (28/04/21).

Langkahnya, terang Surya, yakni pemerintah mencari tanah yang tidak dimanfaatkan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat tani. “Atau masyarakat yang sudah memanfaatkan tapi belum punya hak, nanti kita kasih hak,” terang Wamen ATR/BPN kepada awak media.

Sistemnya, lanjut Surya, bisa menjadi hak milik bagi petani atau hak pengelolaan misal bekas HGU, HGB yang bisa dikelola. “Bekas HGU, HGB bisa kita kelola. Sebagian bisa diberikan ke masyarakat, bisa ke pemerintah, supaya tanah benar benar bisa memiliki nilai,” tambahnya.

Untuk masyarakat tani sendiri, terang Surya, kepemilikan lahan tersebut bisa menjadi hak milik atau hak kelola saja. Namun untuk pemerinta biasanya hak pengelolaan. “Tapi bisa dipakai Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Bisa bekerjasama dengan perusahaan juga,” terangnya.

Adapun nominasi masyarakat yang berhak memiliki lahan, terang Surya, tingal pihak pemerintah dan BPN berkreatifitas sesuai dengan kebutuhan daerah. “Nominasinya banyak, tergantung kreatifitas dari pemerintah, dan BPN. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” ujarnya.

Yang jelas, terang Surya, dalam hal ini, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tentu harus didukung oleh peemrintah daerah. Dan kami juga harus mendukung, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya. (Alg)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: