HomeEkonomi

Ini Wewenang dan Besaran Gaji Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Ini Wewenang dan Besaran Gaji Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Kamarang.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Erick Thohir telah mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertam

Kenaikan Harga Telur Ayam Ras Dorong Inflasi di Kota Tasikmalaya
Terbatas, ini Cara Dapatkan Uang Edisi Khusus Kemerdekaan RI ke 75
Faktor Ekonomi Jadi Sorotan Ketua Katar Terpilih Desa Gunung Tanjung

Kamarang.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Erick Thohir telah mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Jumat (22/11/19).  Ahok yang bakal menggantikan Tanri Abeng itu akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Lantas apa saja tugas dan wewenang Ahok sebagai komisaris utama pertamina? Berikut ulasannya.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasehat kepada direksi.

Namun bukan hanya itu saja tugasnya. Penjabaran lebih lengkap terkait tugas dan wewenang komisaris BUMN tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Pada bagian kedua PP tersebut, tugas dan wewenang lengkap komisaris BUMN tercantum di Pasal 59 hingga Pasal 64. Tugas ini sama dengan dewan pengawas.

Berikut tugas dan wewenang komisaris BUMN:

Pasal 59

(1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

(2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Atas nama Perum, Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

Pasal 60

(1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk: a.Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi; dan b.Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.

(2) Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 61

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Komisaris/Dewan Pengawas atas beban BUMN.

Pasal 62

Jika dianggap perlu, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban BUMN.

Pasal 63

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris dan Dewan Pengawas dibebankan kepada BUMN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 64

(1) Segala keputusan Komisaris/Dewan Pengawas diambil dalam rapat Komisaris/Dewan Pengawas.

(2) Keputusan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Komisaris/Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Komisaris dan Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris/Dewan Pengawas jika ada.

(4) Tata cara rapat Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Besaran Gaji Komisaris Pertamina

Adapun kisaran gaji Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina yang pada 2018 mengelola aset hingga US$ 64,72 miliar, yakni : Dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, honorarium yang diterima oleh komisaris utama besarannya adalah 45 persen dari gaji direktur utama Pertamina.

Selain itu, komisaris di Pertamina menerima fasilitas di antaranya tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga menerima fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Lantas berapa kira-kira gaji dan tunjangan yang bakal diterima Ahok?

Masih dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$ 47,27 juta hingga 31 Desember 2018. Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS, nilai itu sekitar Rp 661,82 miliar.

Hingga akhir tahun lalu, jumlah direksi dan komisaris Pertamina jumlahnya sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 direksi dan 8 komisaris. Jika nilai kompensasi itu dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp 34,83 miliar per tahun. Adapun tugas dari jajaran komisaris di antaranya adalah menetapkan dan menelaah atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sebelumnya Erick Thohir menyebutkan Ahok sebagai sosok pendobrak sangat dibutuhkan oleh Pertamina. Khususnya sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah itu, Ahok diharapkan dalam mengurangi impor migas.

Erick menjelaskan Ahok diperlukan dalam rangka memenuhi target pembangunan kilang-kilang minyak guna meningkatkan produksi dalam negeri. Target ini, kata dia, amat berat sehingga tidak bisa dibebankan seluruhnya pada direktur utama melainkan butuh sokongan dari jajaran komisaris.

“Karena itulah kenapa kemarin kami juga ingin orang yang pendobrak. Pendobrak bukan marah-marah, saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda, kami perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: