kamarang.com, Tasikmalaya – GMBI Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah elemen menggelar aksi di Mega Proyek Bendungan Leuwikeris, Kamis (13/08/2020.

Yulianto, Ketua GMBI Distrik Kabupaten Tasikmalaya, dalam orasinya, mengatakan, aksi ini adalah wujud nyata untuk membela yang hak dan memerangi yang batil.

“Dimana ada masyarakat yang di dzolimi maka di sana GMBI akan hadir,” terang Yulianto.

Selain itu, pihaknya menuntut dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya sempat beberapa kali diminta oleh pihaknya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS Citanduy) baik secara tertulis maupun melalui audiensi yang sampai saat ini belum juga mendapat jawaban.

Pihaknya menduga bahwa adanya dampak longsor, dampak peledakan blasting, dampak kekeringan air serta dampak-dampak lain yang dirasakan warga sekitar, diduga terjadi akibat tidak adanya kajian yang mendalam, serta tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat.

Sementara, Heri Ferianto, Ketua LSM BERANTAS, saat dikonfirmasi, menyampaikan, dirinya sangat paham mengapa pihak BBWS Citanduy sebegitu sulitnya untuk memberikan salinan dokumen AMDAL yang mereka minta.

“Berawal dari tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, cukup memperkuat kecurigaan kami bahwa kajian dampak lingkungan diduga dilakukan di tempat lain,” terangnya.

Karena hal itu menurutnya, lokasi Leuwikeris yang sebenarnya itu berada sekitar 5 KM ke hilir yaitu di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, yang rencana awalnya akan dibangun Bendungan di sana, namun mendapat penolakan warga yang pada akhirnya digeser ke Desa Ancol Kecamatan Cineam.

“Tepatnya di Leuwigede yang saat ini sedang dibangun dengan memakai nama Leuwikeris. Logika sederhananya, dari penamaannya saja sudah janggal,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut soal keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk kontruksi proyek tersebut. Menurutnya, jangan sampai anggaran yang bernilai ratusan miliar ini jadi bancakan makelar proyek dan calo tender. Penggunaanya harus transparan, efektif dan efesien.

“Kami juga menginginkan secepatnya dilakukan penyelesaian ganti rugi terhadap lahan yang belum dibebaskan supaya tidak terjadi kerugian bagi para pemilik. Jangan sampai pihak pelaksana melaksanakan aktifitas pekerjaan di lokasi yang belum dibebaskan,” pungkasnya. (K23)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.