kamarang.com, Tasikmalaya – Belum adanya kejelasan status hukum Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang sudah dinobatkan sebagai tersangka oleh KPK, membuat beberapa elemen LSM Kota Tasikmalaya menggeliat.

Mereka berencana menanyakan kembali kasus tersebut ke KPK terkait kasus yang menimpa Wali Kota Tasikmalaya. Adapun LSM tersebut yakni yang tergabung dari sembilan elemen LSM dan Ormas di Kota Tasikmalaya yang mengatasnamakan Forum Musyawarah Antara Lembaga (Formula).

Kesembilan element masyarakat tersebut, diantaranya, Gibas, Pemuda Pancasila, FPK.P, Germasi, Janur, Aliansi Indonesia, Pemuda Demokrat dan GMPB. Mereka sudah bulat secepatnya melayangkan surat ke KPK dan Ombudsman.

Juru bicara Formula, Tatang Sutarman, menyebutkan, pasca Wali Kota Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdampak pada ekses hukum dan sosial. Yang akhirnya di kalangan birokrasi merasa ngambang, karena ada sebagian kelompok mengemukakan mosi tidak percaya kepada Budi Budiman.

Menurutnya, kalau memang dugaan kasus Budi Budiman tidak memenuhi unsur KKN, KPK harus segera sampaikan ke publik, karena jangan sampai jadi beban moral dan mental bagi yang bersangkutan.

“Kami menuntut KPK untuk menindaklanjuti kasus Wali Kota Tasikmalaya agar ada kepastian hukum. Kita juga bermaksud untuk mempertanyakan kepada KPK dan Ombudsman, bagaimana status hukum wali kota hari ini dan selanjutnya,” tegas pria yang akrab disapa Tatang Toke ini, Rabu (17/06/2020).

Tatang menjelaskan, maksud kedatangan Formula Ke KPK nanti, bukan berarti mendorong Wali Kota untuk masuk penjara, namun pihaknya ingin ada kejelasan, agar jangan sampai status tersangka ini digantung sudah satu tahun

“Formula tidak ada niat menjerumuskan Wali Kota jadi narapidana. Syukur syukur tidak memenuhi unsur (KKN), supaya terbebas, KPK kini seolah olah menimbulkan multitafsir yang lebih tragis, jangan sampai masyarakat Kota Tasikmalaya tidak percaya dengan hukum,x tambahnya.

Lebih lanjut, Tatang mengatakan, semua memiliki harapan jika Kota Tasikmalaya ini bisa kondusif, namun harus jelas, kalau hukum mengatakan (kasus DAK) memenuhi unsur KPK, bisa melanjutkan ke peradilan, bebas atau tidaknya itu harus keputusan dari Pengadilan.

Usai di KPK, Formula akan melanjutkan aksi ke Ombudsman, untuk melayangkan surat tentang pengaduan kinerja dan profesionalisme KPK dalam penanganan kasus Wali Kota Tasikmalaya.

“Kedatangan kami ke Ombudsman karena ada terkesan kasus ini dihentikan, jadi kinerja KPK mengabaikan regulasi dan peraturan yang ada, kami akan mengadukan ke Ombudsman untuk pertimbangan kajian kajian,” pungkasnya. (K13)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.