HomePolitik

Fenomena Politik Uang di Gelaran Pemilu

Fenomena Politik Uang di Gelaran Pemilu

Kamarang.com - Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Barat, Angga Nugraha, mengungkapkan, money politic yang kerap terjadi pada

Hadapi Pilkada 2020, Ketua OKK PPP : Kita Rapatkan Barisan
Sejumlah Awak Media Kecewa Tidak Bisa Meliput Pengundian Nomer Urut
Disandingkan dengan Ade Sugianto oleh DPP PDIP, CNY : Keputusan Ada di DPP

Kamarang.com – Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Barat, Angga Nugraha, mengungkapkan, money politic yang kerap terjadi pada perhelatan pemilu merupakan sebuah hal yang menjadi fenomenal.

Menurutnya, jika berbicara money politics, tentu kepala daerah ataupun para pemimpin yang melalui mekanisme seperti itu akan berbicara pengembalian modal.

“Masyarakat pun menjadi sebuah kebiasaan (menunggu money politics) ketika menghadapi Pilkada, Pemiliu, apalagi dengan fenomena Pilkades,” ujarnya saat Media Gathering di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Senin (18/11/19).

Angga menambahkan, sempat ada sebuah wacana, pada peghelatan Pilkades saja banyak uang bertebaran terhadap masyarakat. Apalagi Pilkada yang mungkin menurut pemahaman mereka (masyarakat) adalah lebih banyak modalnya atau dananya.

“Padahal itu hal yang sangat kita tidak harapkan, apalagi money politics ini punya dampak ketika terpilihnya seseorang melalui cara-cara yang tidak tepat,” tambahnya

Lebih lanjut Angga menerangkan, kalau money politics menjadi titik awal permasalahan dalam proses pemilihannya, tentu akan berefek domino kurang baik terhadap pembangunan dan juga kesejahteran masyarakat.

“Penindakan ataupun potensi di Jawa Barat berbicara tentang keterlibatan ASN, karena sumbu kepentingan sangat dekat dengan wilayah, termasuk juga money politic, termasuk pelanggaran pada tahapan kampanye,” terangnya.

Untuk saat ini lanjut ia, pihaknya masih memetakan indek-indek kerawanan pemilu nanti. Dirinya mengaku akan menginformasikan seandainya sudah ada kerawanan pemilu.

“Kalau untuk tahun kemarin, pemilu di Jawa Barat masih katageori sedang ataupun rendah malahan. Kalau dalam pilkada masih dalam indek penyusunan dan indek kerawanan pemilu,” paparnya.

Adapun kepentingan untuk Kabupaten Tasikmalaya masih harus buka instrumen yang dibagi dalam beberapa indek yaitu berbicara pengalaman sebelumnya, bagai mana potretnya, kemudian indek bagaimana penyelengaranya dan indek bagaimana parsitipasi masyarakatnya.

“Ya, baik dalam mengawasi, mengunakan hak pilih termasuk juga melaporkan pelanggaran, nah ini menjadi indikator indek kerawanan, sejauh ini kita belum bisa launching, walau pun pilakada sebelumnya ada. Bila ada yang menemukan bisa hubungi di masing- masing kantor Bawaslu kabupaten/kota,” pungkasnya. (Yan)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: