kamarang.com, Tasikmalaya – Selain masyarakat luas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya juga mempertanyakan transparansi anggaran penanganan covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Permintaan tersebut terlontar dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang digelar diruang rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (19/05/2020).

Lebih kurang, rapat Banggar DPRD dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berlangsung sebanyak lima kali. Tapi, permintaan pihak legislatif, supaya eksekutif menyerahkan rincian alokasi anggaran, belum kunjung dipenuhi.

“Kalau rincian alokasi anggaran tidak diberikan, ya, sudah. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur, bahwa APBD bukan rahasia negara. Silahkan cek undang-unrang tersebut,” tegas Asep Muslim, S.Ag, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada rapat tersebut.

Menurutnya, publik berhak tahu rincian anggaran penanggulangan Covid-19. Seperti berapa besarannya, Untuk keperluan apa digunakannya, dan Sudah terpakai berapa besar,? Hak tersebut tidak mungkin terpenuhi, karena lanjut Asep, Banggar saja tidak pernah diberi tahu.

“Ini soal marwah DPRD. Undang-undang mengatur bahwa Bupati dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya, kita itu bareng, bersama-sama, begitu undang-undangnya mengatur,” tambah Asep.

Asep mengatakan, terdapat kesan eksekutif berjalan sendiri tanpa peran serta legislatif. “Pada kenyataannya, dalam konteks penanggulangan Covid-19, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya tampak pincang,” ujarnya. (K23)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.