kamarang.com, Tasikmalaya – Berkaca pada pemilu 2019 yang menyisakan banyak persoalan, Kepala Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusup Kurnia, mengatakan, ada sesuatu yang harus dibangun kembali antara Bawaslu dengan publik dalam kontek kepemiluan.

Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal prosedur berpemilu, tetapi juga kultrur berdemokrasi. Potret pemilu 2019 kemarin ternyata perbedaan pilihan politik itu menjadi konflik di beberapa segmen masyarakat.

“Di Pilkada serentak tahun 2020 nanti, Bawaslu menjadi jembatan untuk menghadirkan pemilih yang rasional, membangun kultur berdemokrasi yang sehat dimana beda pilihan itu sesuatu yang lumrah atau alamiah dengan kata lain, hal yang biasa-biasa saja,” kata Yusup.

Menurut Yusup, konflik dan pembelahan sosial terjadi di beberapa tempat dan menjadi sorotan dunia. Maka hari ini, lanjut Yusuf, Bawaslu butuh bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa sebagai kaum cendikia, untuk membangun kultur demokrasi di masyarakat yang sehat.

“Saya tekankan sekali lagi bahwa beda pilihan kandidat kepala daerah itu sesuatu yang biasa saja. Tidak perlu melibatkan emosi sehingga menjadi tidak rasional,” ujarnya.

Yusup melanjutkan, Bawaslu terus berupaya menggerakan pengawasan partisipatif. Karena membangun kultur yang sehat ber-Pilkada itu bukan hanya bisa dituntaskan oleh Bawaslu. Disisi lain terang Yusup, potret pemilu 2019 ternyata trend terbanyak pelanggran itu adalah politik uang.

“Kita masih punya PR besar. Pemilih yang transaksional itu nyatanya masih banyak dan harus diminimalisir. Salah satunya dengan cara menggandeng publik termasuk mahasiswa untuk diedukasi,” pungkasnya. (El-z)


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Admin

Send this to a friend