HomeRegional

Di kelurahan Cipawitra, TNI-Polri dan ASN dapat Bansos Covid lho, Lurahpun Mengakuinya

Di kelurahan Cipawitra, TNI-Polri dan ASN dapat Bansos Covid lho, Lurahpun Mengakuinya

kamarang.com, Tasikmalaya - Bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat untuk warga Non DTKS tahap II dan III di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mula

Karya Bakti Koramil 1702/Maja di Desa Banjaran Majalengka
Pemotongan Gaji Guru Honorer di Kab Tasik Dilaporkan ke Kejati
Innalillahi, Kades Arjasari Leuwisari Meninggal Dunia, Ucapan Belasungkawapun Mengalir

kamarang.com, Tasikmalaya – Bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat untuk warga Non DTKS tahap II dan III di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mulai digelar, sejumlah warga pun kini berhak mendapatkan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 1,800.000 yang diakumulatifkan selama 3 bulan.

Namun ada yang janggal dalam penyaluran dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak covid 19 ini di wilayah keluarhan Cipawitra Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya, saat penyerahan bantuan pada hari Jum’at (17/07/2020). Pasalnya, disinyalir ada anggota TNI-Polri dan PNS malah dapat bantuan tersebut.

Padahal, sesuai ketentuan dan syarat penerima bantuan, pemerintah menetapkan bahwa anggota TNI-Polri dan ASN tidak berhak mendapatkan bantuan covid 19 ini, namun kenyataaanya di perum Baitul Marhamah tepatnya di RT 03,04, dan 02 RW 07 Kelurahan Cipawitra, terdapat 4 anggota Polri, 2 anggota TNI dan 2 orang PNS / ASN justru mendapatkan bantuan sosial warga non DTKS tahap II dan III.

Beberapa warga, mengatakan, penerimaan bansos ini terkesan tidak adil sama sekali, karena masih banyak warga yang justru tidak mendapatkan bansos dari provinsi ini, padahal mereka termasuk dalam keluarga yang sangat membutuhkan, karena terkena dampak pandemi ini.

Satu diantaranya adalah Endang Akung (55), pedagang bubur ayam warga Cipawitra. Semenjak istrinya meninggal dunia, Endang harus mengurus dua anaknya dan ibunya yang sudah renta, sayangnya bansos yang dia harapkan tak pernah didapatkannya.

“Ya saya mah nggak dapat sama sekali pak, tapi anehnya saya denger di RT lain justru ada keluarga anggota Polisi TNI dan PNS yang dapat, heh aneh saja sih pak, kok kesannya tidak adil,” ujarnya.

Sementara, Lurah Cipawitra Tata Tahyudin saat dikonfirmasi melalui saluran teleponya, mengakui bahwa pihaknya merasa kecolongan, dengan adanya data warga yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan non DTKS ini.

“Betul pak data yang kami terima dari para ketua RT, tidak terverifikasi jadi ada sebagian anggota TNI Polri dan ASN Pemkab Tasikmalaya yang mendapatkan bantuan tersebut, kita akan lakukan cross cek secepatnya,” ungkap Tata.

Tata melanjutkan, kedepan pihaknya akan melakukan pembenahan data agar bisa tersalurkan sesuai pengajuan, sementara untuk yang tidak seharusnya menerima dana bantuan sosial, pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan pengurus RT setempat untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada warga yang sangat membutuhkan.

“Langkah kongkritnya kita akan lakukan pengalihan data ke warga yang memang sangat membutuhkan,” pungkasnya. (K23)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
%d blogger menyukai ini: