kamarang.com, Tasikmalaya – Ketua FORSIL RT RW Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya, menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan longgarnya aparat keamanan dalam menutup pintu pintu masuk daerah Kota Tasikmalaya hanya sia sia.

Menurutnya, dalam penerapan PSBB ini, hanya kendaraannya saja yang tidak boleh masuk dan parkir ditempat area yang di tutup, sedangkan orang orang begitu berjubel di beberapa tempat yang justru dilarang.

“Padahal sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang juga sudah ditentukan, demi terhindar dari wabah yang menyukai kerumunan massa,” terang Dede, rabu malam (20/05/2020).

Dede menambahkan, ketidaktegaskan pemerintah dalam hal menindak pelanggaran yang terjadi ini akan membahayakan semua. Untuk itu, Dede meminta Wali Kota agar segera menutup semua pertokoan seperti mall dan tempat tempat belanja yang menimbulkan kerumunan massa.

Menurutnya, kerumunan massa saat PSBB sangat berbahaya apabila terus terjadi, dan Wali Kota harus bertanggungjawab.

“Kami FORSIL RTRW meminta tutup total pertokoan dan mall, serta tempat yang menimbulkan kerumunan massa termasuk pembagian bansos,” tegasnya.

Jika tidak diindahkan, maka FORSIL Kota Tasikmalaya yang akan menutupnya, sekaligus mengambil alih keamanan kota bersama aparat baik TNI maupun kepolisian serta satuan gugus tugas Covid 19.

“Kami siap turunkan seluruh RT RW se – Kota Tasikmalaya demi menjaga Kota Tasikmalaya dari marabahaya wabah yang saat ini masih mengintip kelemahan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, FORSIL RTRW Kota Tasikmalaya juga meminta kepada para RT dan RW agar wajib menjaga dan mengimbau masyarakatnya untuk tidak keluar rumah, kecuali sangat penting, agar semua masyarakat terhindar dari wabah penyakit Covid 19.

Selain itu, FORSIL juga meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat agar mempermudah pendistribusian bansos, supaya masyarakat juga menuruti apa yang diharapkan pemerintah

Lebih lanjut, FORSIL RTRW meminta transparansi data warga yang mendapatkan bansos, baik BPNT, PKH dan Bansos Covid 19 secara menyeluruh.

“Agar kami mendapat jaminan dari pemerintah dan dapat memampangkan data tersebut di tempat umum di wilayah ke RW an,” pungkasnya. (Red)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.